Kripto Sebagai Produk Keuangan dan produk digital di Afrika Selatan 2022

Negara Afrika Selatan akhirnya mengakui kripto sebagai produk keuangan setelah berkeja keras untuk waktu yang cukup lama. Hal itu dideklarasikan oleh otoritas sektor keuangan (FSCA) yang menyatakan bahwa aset kripto adalah produk keuangan yang berada dibawah aturan Undang-Undang Penasihat Keuangan & Layanan Perantara.

Unathi Kamlana, selaku Komisaris FSCA, menjelaskan terkait hal ini, bahwa setelah dideklarasikannya aturan baru ini, secara sah kripto sudah diakui di Afrika Selatan. Namun, dalam aturan baru ini, menyebutkan bahwa kripto tidak akan diterbitkan bank sentral, tetapi tetap bisa dibeli, ditransfer, dijual atau disimpan secara digital.

“Aset kripto juga bisa digunakan oleh perorangan atau badan hukum untuk tujuan pembayaran, investasi, ataupun bentuk utilitas lainnya,” terang Unathi Kamlana. Kripto yang dimaksud oleh pihak Afrika Selatan adalah aset yang menggunaan sistem kriptografi dan teknologi distributed ledger technology (DLT).

Aset kripto adalah representasi nilai digital, yang berarti nilai yang terkandung dalam aset tersebut sudah diakui oleh negara. Pengelompokan kelas aset dalam mata uang digital secara tidak langsung akan meningkatkan pertumbuhan ekosistem kripto yang lebih baik. Hal itu karena pemerintah dan lembaga terkain akan lebih leluasa meluncurkan inovasi produk untuk pengembangan bisnis maupun mengambil keputusan.

Gencar Mengesahkan Regulasi Aset Digital

Sejak peraturan baru ini dikeluarkan, FSCA mengatakan aturan terkait aset kripto harus segera disahkan. Dalam rancangan peraturan itu, akan mengandung peraturan terkait penerapan kontrol valuta asing dam pemberian izin kepada perusahaan untuk menjalankan operasional sebagai bursa kripto.

Rancangan aturan ini sebenarnya sudah dimulai sejak lama. Intergovernmental Fintech Working Group (IFWG) melalui Crypto Assets Working Group (CAR WG) pada tahun lalu sudah mengeluarkan rancangan terkait posisi aset kripto di Afrika Selatan.

Dalam rancangan aturan ini, disebutkan bahwa aset kripto akan diatur secara bertahap dan terstruktur. Ada bererapa poin yang menjelaskan tentang aturan terkait anti-money laundering dan combating the financing of terrorism (AML/CFT). Ada juga aturan terkait transfer keuangan lintas batas menggunakan kripto serta penerapan Undang-Undang di Sektor Keuangan seiring dengan meningkatnya ketertarikan bisnis retail dalam aset kripto.

FSCA pada bulan Agustus lalu, juga mengatakan rancangan aturan industri kripto akan segera diselesaikan. Hal ini juga diperkuat dengan adanya penyataan dari South Africa Reserve Bank (SARB) yang mengumumkan bahwa mereka sendang berupaya memperkenalkan kerangka kerja untuk mengatur transaksi kripto.

Lyndwill Clarke, selaku Kepala Pendidikan Konsumen FSCA, mengungkapkan estimasi penyelesaian aturan tersebut belum bisa dipastikan. Namun, mereka juga mengatakan proposal itu akan melewati proses konsultasi terlebih dahulu. “Kami sedang dalam proses finalisasi dan akan segera dipublikasikan untuk konsultasi,” ucap Lyndwill Clarke.

Wakil Gubernur SARB, Kuben Naidoo, juga menambahkan dengan memastikan kepatuhan terhadap aturan main AML yang ada, aturan kripto nantinya akan penting untuk memastikan perlindungan dan kepercayaan investor. “Penggunaan kripto dikhawatirkan menjadi media untuk pencucian uang dan kegiatan terlarang. Pasalnya, 90% transaksi yang melibatkan mata uang kripto di AS ditujukan untuk pembelian opioid atau token judi,” terang Kuben Naidoo.